Video Viral Pungli PTT Simalungun Dilapor Ke Poldasu

Foto : Direktur Lembaga Tranformasi Publik Saat Menyerahkan Laporan Serta CD Rekaman Pungli

OposisiNews-Sumut

Buruknya pelayanan pemerintahan di kabupaten simalungun dibawah kepemimpinan JR.Saragih membuat masyarakat simalungun dan pegawai honorer merasa tertindas, yang sudah berulang-ulang dari tahun ketahun, membuat para honorer simalungun resah dan merasa tertindas dengan maraknya dugaan pungli.

Hal ini membuat Lembaga Transformasi Publik (LTP) Melaporkan Bupati simalungun JR.Saragih dan kadisdik simalungun Elpiani Sitepu ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pungutan liar dan dugaan korupsi dalam perpanjangan SK setiap honorer dengan Nomor Surat: LTP/013/ LAP-PUNGLI SK PTT/Sim/III/2020 yang ditanda tangani oleh ketua Johannes Sakti Sembiring dan sekretaris Anthony Damanik.

Dalam Laporannya LTP Menjelaskan bahwa adanya dugaan Pungutan Liar dan dugaan Korupsi oleh JR.Saragih Bupati Kabupaten Simalungun dan Elpiani Sitepu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun melalui pengangkatan Pegawai Honorer, Perpanjangan SK Pegawai honorer sedikitnya kurang lebih Rp. 8.820.000.000. Terangnya.

Terpisah saat Pengurus LTP Johannes sakti sembiring saat ditemui media ini senin 9/03/2020 sesaat pulang dari polda sumut, Menjelaskan Bahwa bedasarkan data yang mereka miliki adanya video pertemuan korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun kecamatan Pamatang Sidamanik, yang diduga sedang melakukan pertemuan dengan guru guru honorer se Kecamatan Pamatang Sidamanik, yang pada rakaman itu jelas intinya menyatakan :
Untuk pengusulan PTT ( pegawai Tidak Tetap ) yang baru diminta 10 kilo,Untuk perpanjangan yang SK PTT yang tidak punya NUPTK diminta 7 kilo,Untuk perpanjangan SK PTT yang sudah punya NUPTK diminta dua kali lipat dari perpanjangan SK Dinas ( Perpanjangan SK Dinas 7 kilo ).

“Kami duga istilah kilo dan ikat dalam pembicaraan ini adalah sandi dari jumlah uang , karena ada kalimat yang menyatakan “ yang tidak punya NUPTK bahkan lebih MAHAL “ dan “ biaya “ pernyataan MAHAL dan BIAYA ini mengindikasikan sandi kilo dan ikat tersebut adalah jumlah uang”

Tambahnya lagi Dalam Video tersebut ada pernyataan SK PTT yang telah ada NUPTK adalah SK Bupati dan pernyataan bahwa “ informasi ini dari Kabupaten Simalungun “, yang hal ini mengindikasikan keterlibatan Bupati Simalungun dan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Bahwa dugaan pungutan liar ( pungli ) ini terjadi diseluruh Kecamatan kabupaten Simalungun hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan “ semuanya sama se Kabupaten Simalungun … Tidak ada Perbedaan “.

“Bahwa kami duga ibu Treni Marbun yang berbicara dalam Video tersebut telah pernah melakukan dugaan Suap pada tahun 2017 sesuai dengan pernyataannya yang menyatakan “ Dulu tahun 2017 , …18 anak saya masuk 12 …. 12 ikat… sataun do ucapnya.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui OPDnya kami duga telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomo 48 tahun 2005 “ tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil “ yang menyatakan batas akhir pengangkatan tenaga honorer adalah 31 Desember tahun 2005.

Bahwa apa bila diasumsikan untuk perpanjangan SK PTT dengan nilai ter rendah yakni Rp. 7 .000.000. ( tujuh juta rupiah ) , maka patut diduga Pemkab Simalungun telah melakukan Pungutan Liar ( Pungli ) sedikit – dikitnya sebesar Rp. 1.260 orang X Rp. 7.000.000. = Rp. 8.820.000.000. ( delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah ).

Bahwa terdapat banyak informasi di tengah masyarakat melalui media sosial bahwa setiap tahunnya , Pemkab Simalungun selalu membuat patokan Harga untuk perpanjangan SK honorer.

Bahwa pada beberapa kesempatan kelompok guru honorer ini telah berulang – ulang melakukan unjuk rasa dari mulai Kantor Gubernur Sumatera Utara sampai ke Bupati dan DPRD Simalungun.(ops/Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *