Dianggap Ciptakan Bencana Dirut PTPN IV di lapor ke Presiden

Oposisi News – Pematangsiantar

Adanya bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Simalungun yang di akibatkan oleh tidak adanya daya serap air akibat kebijakan Manajemen PTPN mendapat sejumlah perlawanan dari masyarakat Kabupaten Simalungun,Kali ini perlawan tersebut datang dari sejumlah Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Rakyat

Adapun LSM yang tergabung di dalam nya antara lain

LSM Jaringan Masyarakat Anti Korupsi(JAMAK) yang di ketuai oleh Syahfrizal,

LSM Lembaga Transformasi Publik(LTP) yang di ketuai oleh Johannes Sakti Sembiring,

LSM Gerakan Rakyat Penyelamat Harta Negara(Gerphan) yang di ketuai oleh Jahenson Saragih SH,

LSM Bina Daya Sejahtera Simalungun(BIDASESI) yang di ketuai oleh Andry Saragih,

LSM Gerakan Peduli Bangsa(GERBANG) yang di ketuai oleh ALfian.

Menurut mereka berdasarkan hasil investigasi dan diskusi yang mereka lakukan ada beberapa poin penting yang meraka temukan dan sudah mereka sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H.Jokowidodo dan Menteri BMUN melalui surat mereka tertanggal 19 November 2019 dengan surat No :KLM/O1/lap/XI/2019.

Adapun hal yang mereka sampaikan antar lain sebagai berikut. Kami dari Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan kepada bapak Presidean dan Menteri atas dugaan kejahatan perusakan lingkunan yang dilakukan oleh Direksi PTPN IV Medan yang telah mengakibatkan beberapa kali bencana banjir di Kabupaten Simlaungun dan telah mengakibatkan korban meninggal dunia tersengat listrik saat banjir.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah kami lakukan langsung di tiga titik lokasi banjir dengan catatan sebagai berikut :

  1. Bahwa telah terjadi banjir yang besar yang telah menggenangi rumah penduduk dan jalan lintas provinsi serta merubuhkan jembatan jalan lintas uatama / jalan provinsi di tiga titik yang diakibatkan meluapnya air dari areal kebun PTPN IV seperti Kebun Marihat , Bahlimbingan dan Marjandi.
  2. Bahwa tiga titik yang kerap mengalami banjir yang diakibatkan lauapan air buangan dari areal kebun PTPN IV adalah di tiga titik banjir yakni :
     Kecamatan Tanah Jawa , Nagori Totap Majwa Lintas jalan Pematangsiantar Tanah Jawa
     Kecamatan Panei , lintas jalan Pematangsiantar Seribudolok kebun Marjandi.
     Kecamatan Sidamanik , Nagori Birung Ulu Manriah.
  3. Bahwa telah beberapa kali terjadi banjir yang sangat parah dan menghancurkan jembatan penghubung Pematangsiantar ke Tanah Jawa yang diakibatkan luapan air perkebunan yang menghantam jembatan sampai ambruk.
  4. Akibat ambruk nya jembatan tersebut telah memutus jalur transportasi dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat , berobat , bekerja dan sekolah sampai diliburkan serta segala aktifitas lainnya yang sangat merugikan masyarakat.
  5. Bahwa banjir telah menjebolkan tanggul di Perkebunan Afdeling IV , dan telah merugikan ratusan keluarga yang terkena dampaknya.
  6. Bahwa akibat banjir ini , telah mengakibatkan seorang warga meninggal dunia bernama Sri Wahyuni akibat kena setrum listrik saat banjir.
  7. Bahwa masyarakat Nagori Totap Majawa dan Nagori Marubun Jaya km 11-12 juga terkena dampak Banjir yang sangat parah.
  8. Bahwa akibat banjir , setelah jembatan di jalan lintas Provinsi ambruk kemudian dibuat dengan swadaya jalan alternatif Siantar Tanah Jawa dan jalan alternative ini juga kembali ambruk diakibatkan banjir luapan air dari perkebunan PTPN IV sehingga arus lalulintas barang dan manusia dari Pematangsiantar ke Tanah Jawa atau Asahan terputus total.
  9. Bahwa banjir yang terjadi ini adalah luapan air kiriman dari areal perkenbunan PTPN IV unit Marihat dan Bahlimbingan.
  10. Bahwa banjir yang terjadi di Nagori Birung Ulu Manriah Kecamatan Sidamanik adalah karena luapan air dari perkebunan PTPN IV Unit Bahbirung Ulu dan Sidamanik.
  11. Bahwa banjir yang terjadi di Jalan lintas Panei Tongah , Kecamatan Panei adalah akibat luapan air dari areal perkebunan PTPN IV unit Marjandi.
  12. Bahwa sejak dahulu ketiga titik banjir ini tidak pernah mengalami banjir parah dan tidak pernah sampai menggenangi rumah penduduk , tidak pernah sampai merusak jembatan dan jalan .
  13. Bahwa terjadinya banjir ini adalah setelah PTPN IV mengkonversi tanaman teh menjadi komoditi sawit dan telah menanami kelapa sawit sepanjang Daerah Aliras Sungai ( DAS ) dari mulai hulu sampai ke hilir.
  14. PTPN IV telah melakukan penanaman sawit sepanjang Daerah Aliran Sungai ( DAS ) dari hulu sampai hilir sehingga menghilangkan resapan air.
  15. Perkebunan PTPN IV telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Presidean RI nomor 38 tahun 2011 tentang sungai
  16. Bahwa menurut kami terjadinya banjir ini bukanlah bencana alam akan tetapi lebih kepada kejahatan koorporasi terhadap perusakan lingkungan.
  17. Bahwa jika Perusahaan PTPN IV memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan maka idealnya atau seharusnya air dialihkan ke sungai Bahkisat tetapi yang dilakukan PTPN IV justru hanya mengakihkan dan membuang luapan air ke parit.
  18. Bahwa dana CSR Perkebunan PTPN IV lebih banyak di berikan keluar Kabupaten Simalungun walaupun lahan perkebunannya lebih luas atau sekitar 57% di Kabupaten Simalungun.
  19. Bahwa dana CSR Perkebunan PTPN IV seharusnya lebih banyak dinikmati atau diberikan kepada masyarakat kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN :

  1. Bahwa PTPN IV kami duga telah melakukan kajahatan perusakan lingkungan dan telah melanggar UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Bahwa Perkebunan PTPN IV telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
  3. Bahwa Perkebunan PTPN IV telah melanggar Peraturan Presidean Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai.
  4. Bahwa kejadian banjir yang berulanmg – ulang ini menurut kami bukanlah dikategorikan sebagai bencana alam akan tetapi lebih kepada kejahatan lingkungan oleh Perkebunan PTPN IV.
  5. Bahwa akibat banjir yang telah berulang – ulang ini , telah menelan korban nyawa dan merugikan masyarakat baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Berdasarkan fakta dan penjelasan kami tersebut diatas dengan ini kami atas nama masyarakat Simalungun datang kepada bapak Presidean dan Menteri – Menteri untuk segera mengambil tindakan tegas kepada Direksi PTPN IV yang telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kesengsaraan keapda masyarakat kabupaten Simalungun.

Pada kesempatan ini , kami juga memohon kepada Pemerintah khususnya BPK RI dan BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh tentang Lingkungan dan dana CSR yang disalurkan.
Demikian hal ini kami sampaikan dengan harapan dapat di tanggapi dan tindak lanjuti dengan konkrit dan apa bila kami tidak melihat dan tidak merasakan adanya tindakan yang konkrit terhadap perkebunan PTPN IV maka kami pastikan kami bersama seluruh masyarakat khususnya yang terdampak banjir selama ini akan melakukan perlawan gerakan moral ke seluruh unit – unit kebun dan kantor pusat Direksi PTPN IV.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *