Terima Hibah RP 4,5 M, PMS Tak Mampu Beli Bendera

Opoisi-news.id/Simalungun–Masyarakat Pematangsiantar-Simalungun dihebohkan dengan penurunan bendera Merah Putih rusak atau sobek yang berkibar di kantor Partuha Maujana Simalungun (PMS) di Jalan Sudirman, Kelurahan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Penurunan bendera itu dilakukan personel Polsek Raya, Polres Simalungun Bripka Okto Fredy bersama Brigadir Zulfan Effendi yang kebetulan melakukan patroli. Melihat kondisi bendera tidak layak lagi, bendera diganti dengan yang baru menggunakan dana pribadi aparat kepolisian tersebut.

Bendera baru tersebut kemudian diserahkan kepada PMS untuk dikibarkan. Karena di kantor PMS tidak ada orang, personel polisi menyerahkannya melalui Lurah Pematang Raya, Jon Sarwendi Purba pada Kamis (25/6/2020).

Menurut Bripka Okto Fredy dan Brigadir Zulfan Effendi, di masa perjuangan melawan penjajahan untuk mewujudkan kemerdekaan, rakyat Indonesia mengangkat senjata. Bagi yang tidak bisa ikut bertempur fisik, sebagai gantinya bisa menyumbangkan tenaga atau membantu dalam bentuk sumbangan harta benda.

Itu adalah sikap patrotik yang didasari cinta Tanah Air atau rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia.

“Kami menujukkan sikap patriotisme yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sikap ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Bripka Okto Fredy, tentang motivasinya mengganti bendera rusak.

Ketua Gerakan Pemuda Siantar-Smalungun (GEPSIS) Hamson Saragih, Saat dimintai tanggapanya sabtu,27/06/2020, mengaku kaget dengan kejadian itu. Hamson mengatakan semula hal itu karena minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap PMS.

Namun anggapan tesebut ternyata salah. Karena berdasarkan data yang mereka miliki selama JR Saragih menjabat Ketua Presidium PMS, organisasi kebudayaan Simalungun itu sudah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp 4,5 miliar dari Pemkab Simalungun yang juga dipimpin JR Saragih sebagai bupati.

Hamson kemudian mengungkapkan rincian dana hibah Rp 4,5 miliar yang diperoleh PMS berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yakni tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 500 juta, tahun 2014 sebesar Rp 500 juta, tahun 2015 sebesar Rp 500 juta, dan tahun 2016 sebesar Rp 2 miliar.

“Tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Dengan dana hibah sebesar Rp 4,5 miliar mengapa PMS kesulitan hanya untuk membeli bendera,” ujar Hamson, Sabtu (27/6/2020).

Hamson pun mendorong agar dana hibah tersebut diselidiki ke mana alirannya, apakah dialokasikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di tubuh PMS. Hal itu dilakukan agar masyarakat Simalungun mengetahui secara jelas alokasi bantuan.

“Wajar kami mencurigai aliran dana tersebut. Pemberi dan penerima aliran dana adalah pihak yang sama, yaitu Bupati JR Saragih selaku pemberi dan JR Saragih selaku Ketua Presidum PMS di pihak penerima,” ungkap Hamson.

Belum diperoleh keterangan resmi dari PMS terkait bendera rusak yang kemudian diganti aparat polisi dan menyangkut aliran dana hibah yang diterima lembaga tersebut sejak 2012 lalu.(Ops/Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *