Tak Berikan Hak Pegawai,Koordinator Sekretariat Bawaslu Simalungun Berujung Di Somasi

Oposisinews-Simalungun

Pegawai Pemerintah Non PNS di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Simalungun melakukan somasi terhadap Kordinator Kesekretariatan dan Bendahara pengeluaran Bawaslu Kabupaten Simalungun karena di duga tidak memberikan hak pegawai tersebut, dalam somasi nya Sepri Ijon Maujana Saragih SH MH mengatakan ada Hak nya yang seharus nya di berikan oleh pihak Kordinator kesekretariatan namun hingga saat ini tidak diberikan oleh pihak Kesekretariatan Bawaslu Simalungun maka dari itu, ia melakukan somasi terhadap Kordinator Kesekretariatan agar Hak nya tersebut segera diberikan, Demikian isi somasi dari Sepri Ijon Maujana Saragih SH MH

Kepada Yth :

  1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun
  2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Simalungun

di – Panei Tongah

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Sepri Ijon Maujana Saragih ,S.H.,M.H
Alamat : Jl.Mata Air Bersih No.45 Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab.Simalungun
Pekerjaan : Advokat/Dosen

Bersama ini saya menyampaikan Somasi kepada saudara yang namanya disebutkan dibawah ini sebagai berikut :

  1. Nama : Ricardo Marulitua Turnip, S.E Alamat : Jl.Saribu Dolok, Pane Tongah, Kec.Panei Kab.Simalungun
    Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun
  2. Nama : Christianto B. Sipayung, S.E
    Alamat : Jl.Saribu Dolok, Pane Tongah, Kec.Panei Kab.Simalungun
    Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab.Simalungun

Adapun dasar penyampaian Somasi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa saya merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun Nomor : 04/KORSEK BAWASLU SIMALUNGUN-21/HK.01.01/02/2019 Tentang Pengangkatan Tenaga Sekretariat Staf Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Non PNS pada Bawaslu Kab.Simalungun tertanggal 14 Februari 2019.
  2. Bahwa dalam perjalanannya saya telah aktif dan bekerja sebagai PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun sebagaimana mestinya setelah dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi rekrutmen calon PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun sesuai dengan Persekjend Bawaslu RI No.0808/K.Bawaslu/HK.01.00/XII/2018, SK Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumut No.1001/Bawaslu-Prov.SU/SET/KP.01.00/01/2019 dan Pengumuman Bawaslu Kab.Simalungun No.004/K.SEK.BAWASLU-21/01/2019.
  3. Bahwa selama bekerja saya telah menerima hororarium sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Per bulannya mulai bulan Maret 2019 sampai dengan Oktober 2019 dan uang Insentif Kinerja untuk 1 (Satu) Semester pertama di tahun 2019 yang pembayaran nya dilakukan dengan transfer rekening.
  4. Bahwa terhitung mulai November 2019nsampai dengan Januari 2020, Saya tidak pernah lagi menerima yang namanya benefit sebagai PPNPNS baik berbentuk honorarium maupun insentif kinerja sebagaimana mestinya.
  5. Bahwa oleh karena itu, saya meminta klarifikasi dan penjelasan yang terang serta bedasarkan hokum atas tidak dibayarnya honorarium dan insentif kinerja teresebut kepada Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Simalungun.
  6. Bahwa saya menilai jika Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun telah bertindak secara sewenang-wenang, lalai dan wanprestasi terhadap keputusan yang telah dibuatnya sendiri serta diduga melanggar berbagai ketentuan yang mengatur perihal tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf dan/atau PPNPNS pada lingkungan Sekretariat Bawaslu.
  7. Bahwa saya juga menduga jika coordinator dan Bendahara Pengeluaran PembantuSekretariat Bawaslu Kab.Simalungun telah melakukan dugaan perbuataan tindak pidana penipuan dan penggelapan dikarenakan tidak membayarkan honorarium dan insentif kinerja saya sebagai mana mestinya.
  8. Bahwa akibat perbuatan tersebut saya mengalami kerugian baik materil maupun inmateril sehingga harus menyampaikan Somasi ini kepada Koordinator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya menyampaikan/memberikan PERINGATAN/SOMASI kepada Saudara untuk :

  1. Melaksanakan kewajiban saudara selaku Koordinator dan Bendahar Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kab.Simalungun untuk segera menyelesaikan/membayarkan honorarium dan insentif kinerja tersebut sebesar Rp.10.500.000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.500.000 x 3 bulan (November, Desember dan Januari) = Rp. 7.500.000 dan insentif kinerja Rp.500.000 x 6 bulan = Rp.3.000.000 selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN/SOMASI ini.
  2. Dalam hal sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tersebut Saudara belum juga melaksanakan kewajiban Saudara, maka saya akan mengambil alih langkah-langkah hokum yang diperlukan, baik pidana maupun perdata serta langkah langkah hokum lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara Koordinator Sekretariat Bawaslu ketika di konfirmasi terkait somasi itu tidak memberikan keterangan sampai berita ini di terbitkan.(Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *