PK Ditolak,Kantor Bupati Simalungun Akan Dieksekusi

Oposisi-news.id/Simalungun—Mahkamah Agung RI memutuskan menolak upaya hukum (Peninjauan Kembali) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dalam hal ini di wakilkan oleh Lurah Sondi Raya dan Camat Raya,hal tersebut sesuai dengan surat Mahkamah Agung RI Nomor 758 PK/Pdt 2018 yang ditandatangi oleh Hakim Ketua Soltoni Mohdally S.H,M.H dan dua orang Hakim anggota masing-masing Dr.Nurul Elmiayah S.H,M.H dan Dr.Panji Widagdo S.H,M.H

Dalam putusan tertanggal 29 Oktober 2017 tersebut majelis hakim memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali yakni pangulu nagori Sondi raya (sekarang lurah kelurahan Sondi Raya) dan Pemerintah Kabupaten Simalungun Cq.Camat Raya dan menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar semua perkara dalam tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000.,

Menanggapi itu Direktur Eksekutif Koalis Rakyat Indonesia (KRI), Jen Cokra Sipayung SE, ketika dimintai tangapannya terkait putusan Mahkamah Agung RI tersebut, ia mengatakan bahwa kesalahan ini adalah murni kesalahan Pemkab Simalungun dibawah pimpinan JR.Saragih dan ini menunjukan bahwa Pemkab Simalungun ceroboh dan tergesa-gesa dalam memutuskan suatu kebijakan sehingga yang dirugikan adalah rakyat.

“Jelas ini kecerobohan Pemkab dan tentunya yang dirugikan masyarakat karena anggaran dalam pembangunan Gedung Kantor Bupati kan bersumber dari uang rakyat yaitu APBD”

Apabila putusan tersebut benar maka tidak tertutup kemungkinan kantor Bupati Simalungun akan di eksekusi dan dirobohkan,ujar Jen Cokra Sipayung SE mengahiri.(Jo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *