LTP Desak Walikota Tinjau SK Terkait Rangkap Jabatan Di PEMKO SIANTAR

Direktur LTP : Johannes S. Sembiring

Oposisi News – Pematang Siantar

Persoalan adanya pejabat yang memiliki rangkap jabatan di Wilayah kerja Pemerintah Kota Pematangsiantar tampak nya menjadi sorotan dari masyarakat Kota Pematangsiantar,Kali ini sorotan itu datang dari salah satu lembaga pemerhati kebijakan publik yaitu Lembaga Transformasi Publik(LTP).

Menurut Direktur LTP, Johannes Sakti Sembiring ketika di temui di Kantor nya Persoalan Rangkap jabatan adalah persoalan yang sangat serius dan harus segera di tuntaskan karena menyangkut kepentingan pelayanan publik dan juga jelas melanggar aturan yang berlaku di Negara ini.

Masih menurut nya, Soal pejabat rangkap jabatan kan sudah jelas di larang dimana di dalam Peraturan Pemerintah No 47 Thn 2005 pada pasal 2 jelas tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memliki rangkap jabatan kecuali pegawai Negeri sipil yang diangkat dalam jabatan Jaksa dan merangkap dalam jabatan struktural di kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan dengan bidang penuntutan atau di beri tugas penuntutan.

Jadi menurut Johannes ketika ada Pejabat yang memiliki rangkap jabatan di luar daripada aturan tersebut sudah jelas melanggar Hukum dan kita minta Walikota segera meninjau ulang kebijakan nya tersebut.

Untuk di ketahui bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar ada beberapa pejabat yang memiliki rangkap jabatan bahkan sampai memiliki tiga jabatan sekaligus,sebagai contoh nya seperti Zainal Siahan yang menjabat sebagai Kepala BKD,Asisten III dan salah satu Dewan Pengawas di PDAM Pematangsiantar.

Editor : Bernaldo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *