Lecehkan Tokoh Simalungun, Hefriansyah Minta di Makzulkan

Dokumentasi Foto

Oposisi News – Pematangsiantar

Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Simalungun( DPP KNPSI) Kembali mendesak DPRD Kota Pematangsiantar untuk melakukan Pemakzulan terhadap Walikota Pematangsiantar karena di duga telah melakukan penistaan secara sengaja dan berulang-ulang terhadap Suku Simalungun.

Dalam surat terbuka yang di tandatangani oleh Ketua Umum KNPSI Janwiserdo Saragih Dan Sekretaris Jendral Juliaman Siboro, menyatakan bahwa kami yang bertindak untuk dan atas nama masyarkat Etnis Simalungun sebagai Pemilik Tanah Leluhur dan “ Sipukkah Huta “ Kota Pematangsiantar dengan ini memohon kepada Bapak Presiden, Mendagri , Gubernur Sumatera Utara, Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Pematangsiantar untuk memberhentikan atau memakzulkan Hefriansyah SE,MM dari jabatan sebagai Walikota Pematangsiantar karena :

  1. Telah melakukan penistaan berulang -ulang kepada Etnis Simalungun
  2. Telah melakukan Pelanggaran Undang – Undang
  3. Telah melanggar Sumpah jabatan.

Adapun Penistaan, Pelanggaran Undang – Undang dan Pelanggaran sumpah jabatan yang kami maksudkan, Kami jelaskan sebagai berikut :

  1. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 DPRD Kota Pematangsiantar telah pernah membentuk pansus hak angket atas dugaan Penistaan atas Etnis Simalungun oleh Hefriansyah SE,MM Walikota Pematangsiantar.
  2. Bahwa Kesimpulan panitia Angket DPRD atas dugaan Penistaan terhadap Etnis Simalungun tersebut telah memutuskan untuk agar Hefriansyah SE, MM di Makzulkan / Diberhentikan dari jabatan sebagai Wakikota Pematangsiantar. ( bukti terlampir ).
  3. Bahwa Panitia Angket DPRD atas dugaan penistaan terhadap Etnis Simalungun juga telah menyimpulkan sebagai berikut :

“ MENURUT HASIL PEMBAHASAN PANITIA ANGKET DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR TELAH DITEMUKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR. HEFRIANSYAH, SE.MM TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU SEBAGAI BERIKUT :

a. PELANGGARAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008, TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.
b. PELANGGARAN KUH PIDANA, YAITU PASAL 157 DAN PASAL 310 AYAT (2)
c. TIDAK MELAKSANAKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
d. TIDAK MELAKSANAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

  1. Bahwa pasca kesimpulan Pansus Hak Angket DPRD atas dugaan Penistaan atas Etnis Simalungun tersebut Hefriansyah SE,MM kembali melakukan penistaan kepada Etnis Simalungun yakni :
    4.1. Pada tanggal 8 Nopember 2018 , saat memberikan cindera mata kepada Pejabat PLN, Hefriansyah Noor SE,MM Walikota Pematangsiantar memberikan Cindera mata kain Ulos dari daerah lain dan bukan Hiou Simalungun .

a. Memindahkan pembangunan Tugu Sangnaualuh dari Jl. Sangnaualuh ke Lapangan Merdeka di Jalan Merdeka, padahal sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama dan Penetapan Lokasi tersebut berdasarkan Kajian dan hasil Seminar dan telah disepakati dengan seluruh tokoh – tokoh besar Simalungun seperti Prof.Dr.Bungaran Saragih Mantan Menteri Pertanian , Irjen Wagner Damanik, DR.Sarmedi Purba , Ahli waris Sangnaualuh, Ihutan Bolon Damanik dan tokoh Simalungun lainnya.

b. Bahwa Pada tanggal 10 November 2018 , Hefriansyah Noor, Walikota Pematangsiantar memindahkan lagi lokasi Pembangunan Tugu Sangnaualuh dari Lapangan Merdeka Jl. Merdeka ke Lapangan Adam Malik , dengan melakukan peletakan batu pertama , padahal penempatan sebelumnya di Jalan Merdeka sudah berdasarkan kajian Ilmiah dari ahli Universitas Sumatera Utara dan kesepakatan dengan Ahli Waris , Yayasan Sangnaualuh , Ihutan Bolon Damanik dan tokoh besar Etnis Simalungun seperti Prof.Dr.Bungaran Saragih , Irjen.Pol Wagner Damanik , Dr. Sarmedi Purba dll.

c. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 , Hefriansyah SE justru menghentikan pembangunan tugu sangnaualuh yang pembangunannya sedang berlangsung.

Bahwa kebijakan memindah-mindahkan lokasi pembangunan tugu Sangnaualuh dan akhirnya menghentikan pembangunan tugu Sangnaualauh bagi kami adalah bentuk Penistaan yang luar biasa.

Bahwa kebijakan memindahkan dan menghentikan pembangunan Tugu Sangnaualuh adalah pelecehan kepada tokoh besar Simalungun seperti Prof.Dr.Bungaran Saragih mantan Menteri Pertanian RI , Irjen Wagner Damanik , Dr. Sarmedi Purba , Partuha Maujana Simalungun , Ahli Waris Sangnaualuh Damanik , Ihutan Bolon Damanik dan seluruh masyarakat Etnis Simalugun.

Untuk itu dengan ini kami meminta kepada DPRD Kota Pematangsiantar untuk embentuk Pansus Pemakzulan Hefriansyah ,SE,MM sebagai Walikota Pematangsiantar dengan pertimbangan antara lain :

  1. Hefriansyah SE,MM Walikota Pematangsiantar bukan menyadari dan memperbaiki kesalahan kepada Etnis Simalungun akan tetapi justru kembali melakukan Penistaan kepada Etrnis Simalungun.
  2. Bahwa telah ada bukti, telah ada pendapat para ahli, telah ada study banding dan telah ada Rapat dengar Pendapat dengan ahli sehingga akan lebih mudah bagi DPRD Kota Pematangsiantar untuk memproses Pemakzulan Hefriansyah sebagai Walikota Pematangsiantar dengan membentuk Pannsus .
  3. Bahwa dalam pembentukan Pansus , kami memberikan pendapat dan usulan dengan membuat nama angket tersebut sebagai berikut :
    “ Panitia Angket DPRD Kota Pematangsiantar dalam Pembahasan Terhadap Dugaan Penistaan terhadap Etnis Simalungun dan Pelanggaran Undang – Undang dan KUH Pidana yakni : UU Nomor 23 tahun 2014 , UU Nomor 40 Tahun 2008 , PP Nomor 16 tahun 2016 , dan Pelanggaran Sumpah Jabatan Kepala Daerah. “ oleh Hefriansyah Noor SE,MM Walikota Pematangsiantar masa bhakti 2016 – 2021. Atau judul lain sesuai keputusan DPRD Kota Pematangsiantar.

Bahwa pada kesempatan ini kami menyampaikan untuk menciptakan kodusifitas mengingat tinggi dan besarnya amarah Etnis Simalungun saat ini atas ada nya kami rasakan Penistaan yang berulang dan adanya Penggagalan Hak Angket oleh oknum DPRD Kota Pematangsiantar sebelumnya, kami harapkan agar DPRD Kota Pematangsiantar yang baru dapat mengabulkan tuntutan kami ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *