Kapolres Pematangsiantar diPrapid

Foto : Surat Permohonan

OposisiNews-Pematang Siantar

Kapolres Pematangsiantar,AKBP Budi Pardamean Saragih S.I.K di praperadilankan oleh kuasa hukum Juliater Pardomuan Purba, karena dinilai telah melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah secara hukum.

Anton Pardomuan Purba SH,kuasa hukum dari Juliater dalam Press Releasenya mengatakan bahwa ada beberapa prosedur yang cacat secara hukum yang di lakukan oleh personel Polres Pematangsiantar dalam hal penangkapan yang dilakukan terhadap kliennya antara lain:

Yang pertama, bahwa klien kami di tangkap atas tuduhan melakukan pengeroyokan terhadap korban berinisial TOP,padahal berdasarkan keterangan lima (5) orang saksi yang telah menandatangi surat pernyataan yang menyatakan bahwa klien kami tidak serta merta ikut didalam pengeroyokan tersebut seperti yang dituduhkan terhadapnya

Yang kedua, bahwa klien kami di tangkap dan dijadikan tersangka tanpa dilakukan penyelidikan oleh Personil Polres Pematangsiantar, kemudian dalam hal penangkapan yang dilakukan juga tanpa menunjukan surat perintah tugas dan tidak menunjukan surat penangkapan

Yang ketiga, bahwa telah terjadi salah tangkap (error in personal) oleh personil Polres Pematangsiantar,dimana berdasarkan surat perintah penangkapan yang di terbitkan oleh Polres Pematangsiantar Nomor:SP.Kap/124/VII/2020/Reskrim tertanggal (26/07/2020) dan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/87/VII/2020/Reskrim tertanggal (27/07/2020) mencantumkan identitas klien kami atas nama Juliater Girsang dengan alamat Jalan Sibatu-batu, Kel.bah kapul, Kec.Siantar Sitalasari padahal sebenarnya identitas dari klien kami adalah Juliater Pardomuan Purba dengan alamat Jalan Sisingamangaraja No.8 ,Kel Bahkapul,Kecamatan Siantar Sitalasari

Yang keempat, bahwa pada saat klien kami dimintai keterangan oleh personil polres pematangsiantar tanpa didampingi oleh kuasa hukum, padahal klien kami sudah menyampaikan permintaan agar pada saat dimintai keterangan didampingi kuasa hukumnya, namun personil polres tetap melakukan pemeriksaan tanpa menunggu kuasa hukum

Yang terahir, bahwa personil polres pematangsiantar tidak cukup bukti melakuakan penahanan dan penagkapan terhadap klien kami maka penangkapan dan penahanan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang

“Hal tersebut lah yang mendasari kami melakukan praperadilan terhadap Kapolres Siantar,apalagi jelas ada saksi yang melihat dan membuat pernyataan bahwa klien kami tidak melakukan hal yang di tuduhkan, ” Ujar Anton Parlindungan Purba SH.

Terpisah, Kapolres Pematangsiantar, AKBP Budi Pardamean S.I.K dan Kanit Jatanras, IPDA Wilson Panjaitan ketika di konfirmasi via Whatsapp pada hari selasa (4/8/2020) tidak bersedia memberikan keterangan hingga berita ini di terbitkan.(Ops/Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *