Kantor Bupati Simalungun “Pindah” Ke Gedung Yayasan Efarina

Foto : Yayasan Efarina

OposisiNews-Pematangsiantar

Bukan JR.Saragih nama nya kalau tidak menciptakan kebijakan yang kontroversial, Bupati Kabupaten Simalungun ini kerap sekali menciptakan aksi-aksi nyentrik yang menyita perhatian sejumlah masyarakat terkhusus awak media.

Dalam beberapa pekan terahir ini,berdasarkan pantauan awak media JR.Saragih acap melakukan rapat dengan sejumlah jajaran SKPD nya di Gedung Yayasan Efarina yang beralamat di Jalan.Pdt J.Wismar Saragih Pematangsiantar.

Setelah sebelum nya pada tanggal 13 Mei 2020 ia memanggil seluruh jajaran nya untuk rapat di lokasi Gedung Yayasan Efarina Pematangsiantar kali ini pada tanggal 28 Mei 2020,JR Saragih kembali terpantau tim media ini melakukan rapat di lokasi yang sama.

Untuk memastikan kebenaran terkait kegiatan yang sedang terjadi di lokasi tersebut,tim media ini pun mencoba melakukan wawancara dengan salah satu pekerja dilokasi gedung Efarina Pematangsiantar dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang pekerja dilokasi tersebut yang identitasnya di rahasiakan membenarkan bahwa Bupati Simalungun beserta Jajaran nya sedang melakukan rapat di salah satu ruangan milik Yayasan milik JR.Saragih tersebut.

Jen Cokra Sipayung SE, Selaku Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Indonesia (KRI) ketika dimintai tanggapan nya pada hari jumat (29/05/2020) via seluler mengatakan kebijakan Bupati Simalungun tersebut karena tindakan tersebut sangat tidak baik dan kebijakan tersebut tentunya tidak pantas ditiru oleh kepala-kepala daerah lain nya.

Jen juga mengatakan harus nya JR.Saragih dalam hal melakukan rapat harus nya di lakukan di Kantor Bupati Simalungun bukan di gedung pribadi miliknya karena Kabupaten Simalungun tidak kekurangan gedung karena selama kepemimpinan nya ia telah empat kali membangun kantor Bupati dan tentunya banyak anggaran yang dihambur-hamburkan untuk membangun sejumlah kantor Bupati tersebut.

“Kalau rapat di gedung pribadi miliknya kesan nya kan rapat rahasia dan ini menunjukann JR.Saragih alergi terhadap Wartawan dan seharus nya dalam membahas kebijakan untuk rakyat dilakukan dirumah rakyat ( Kantor Bupati) bukan di gedung milik pribadinya”. ujar Jen mengahiri.(Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *