JR.Saragih Lawan Kebijakan Jokowi Perangi Covid-19

OPosisi-news.id-Simalungun– Tampaknya Bupati Simalungun, JR Saragih, tak pernah luput dari kebijakan kontroversial dan terkesan sesuka hati dalam mengeluarkan kebijakan, sering sekali JR.Saragih melanggar sejumlah aturan ketika mengeluarkan kebijakan terlebih terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun.

Rikanson Jutamardi Purba , salah seorang Pemerhati Kebijakan publik di Kabupaten Simalungun ketika diminta Tanggapanya terkait banyaknya kebijakan Jr.saragih yang kontroversial pada hari Minggu (29/03/2020) menyampaikan bahwa
Ada beberapa kebijakan Bupati yang kontroversial yang menciptakan keresahan pada masyarakat Simalungun.

Yang pertama, kebijakan menarik guru-guru senior yang belum sarjana dari tugas mengajar (pendidik), padahal di antara mereka ada yang dalam waktu dekat akan pensiun, kemudian pemberhentian massal terhadap PTT Kabupaten Simalungun, hingga dugaan pungli berjamaah dalam pengangkatan Guru PTT di Kabupaten Simalungun.

Yang Paling parah baru-baru ini Jr.saragih kembali mengeluarakan kebijakanya melalui kepala dinas pendidikan seolah tanpa sepengetahuannya, menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UTS) dengan cara menugaskan koordinator wilayah,kepsek,guru-guru mengantarkan soal ke rumah-rumah peserta didik dan menerima jawaban soal UTS seminggu kemudian padahal Arahan Presiden Jokowidodo sudah jelas dalam memerangi Pandemi Covid-19 yang telah banyak memakan korban nyawa di Indonesia hingga memaksa Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tinggal dan belajar dari rumah untuk memutus mata rantai penularan virus covid-19.

Namun berbeda dengan Pemkab Simalungun yang dalam hal ini Dinas Pendidikan pimpinan Elfiani Sitepu, malah menugaskan pegawainya mengantarkan soal UTS. Tidakkah ini telah bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowidodo?
Atau apakah JR.Saragih seakan sengaja untuk menantang Presiden Jokowidodo?
Ujar Rikanson jutamardi Purba.

Untuk itu, sebagai masyarakat, kita meminta agar Bupati Simalungun lebih fokus menangani tugas-tugasnya dan jangan lagi melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat terlebih di akhir jabatanya, karna ini adalah persoalan keselamatan nyawa manusia sehingga penangananya harus serius, uangkapnya .(Ops/Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *