Ini Peryataan Sikap Kuasa Hukum korban Pengeroyokan Di Siantar.

ADA APA ANTARA JAKSA DENGAN PENYIDIK???

Oposisi-news.id/P.siantar–Lambanya pihak polres Pematangsiantar dalam mengungkap pelaku pengeroyokan terhadap R.Doloksaribu, yang diduga dilakukan oleh GS dan kawan-kawanya yang terjadi di pasar parlusan senin 9/03/2020 adalah sebagai bukti kurang seriusnya pihak polres kota pematangsiantar dalam memberantas kejahatan, pada hal sudah jelas amanat dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin Yang menyatakan “Tidak ada Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Di Sumatera Utara”

Pada hal tindak pidana pengeroyokan itu sudah dilaporkan ke polres pematangsiantar dengan nomor: STTLP/86/III/2020 dan sesuai dengan nomor laporan polisi nomor:143/III/2020 bahkan sudah memeriksa saksi-saksi, namun sampai saat ini pelaku masih bebas berkeliaran.

hal ini membuat Christ Januari Nainggolan,SH Selaku kuasa hukum dari R.Doloksaribu menyampaikan peryataan sikapnya KeRedaksi media ini, atas tidak seriusnya penyidik yang menangani perkara pengeroyokan itu.

Baca juga!!!


PERNYATAAN SIKAP KUASA HUKUM ROY DOLOK SARIBU, SEBAGAI BERIKUT :

1.BAHWA, KUASA HUKUM MENILAI TIDAK ADANYA KETERBUKAAN PENYIDIK DALAM SUATU LAPORAN TINDAK PIDANA YANG DIMANA ROY DOLOK SARIBU(KLIEN SAYA) DALAM PERKARANYA SEAKAN TERKESAN TERSEMBUNYI DALAM TINDAK LANJUT MENGENAI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN.

2.BAHWA KUASA HUKUM BERPENDAPAT PASAL YANG DI TERAPKAN ADALAH PASAL YANG JELAS-JELAS TIDAK MENGENAI SUBJEK HUKUM TERSEBUT DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA DI LAPANGAN, PASAL YANG DITERAPKAN ADALAH MERUPAKAN PASAL YANG “TIDAK MAU AMBIL PUSING” MENGAPA KARENA PENYIDIK KURANGNYA BERKORDINASI DENGAN PELAPOR MAUPUN KUASA HUKUM NYA DALAM MENINDAK LANJUTI PERKARA TERSEBUT, KURANGNYA KETERBUKAAN INFORMASI PENYIDIK DALAM PENERAPAN PASAL, “MENGAPA MASYARAKAT YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA SEAKAN TIDAK PUAS DALAM PELAYANAN POLISI YANG DIMANA SUDAH JELAS VISI MISI KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) DIMANA DIKATAKAN PROMOTER(PROFESIONAL, MODERN, DAN TERPECAYA.

3.BAHWA, KUASA HUKUM BERPENDAPAT PENYIDIK SEHARUSNYA LEBIH AKTIF DI BANDINGKAN PELAPOR MAUPUN KUASA HUKUM, DIKARENAKAN PENYIDIK DIBERI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA SIAPAPUN TANPA TERKECUALI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERLANGSUNG, DAN PENYIDIK KURANGNYA PENGETAHUAN DAN TIDAK MEMPELAJARI KASUS-KASUS PENGEROYOKAN SEBELUM NYA, MENGAPA DEMIKIAN DIKARENAKAN SEBELUM ROY DOLOK SARIBU MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA, SUDAH ADA KORBAN PENGEROYOKAN LAIN,SEPERTI CONTOH YANG DI TANGANI OLEH POLSEK SIANTAR TIMUR YANG DIMANA POLSEK TERSEBUT DALAM MENERIMA LAPORAN LANGSUNG OLAH TKP DAN LANGSUNG DI JEMPUT ORANG YANG DIDUGA MENJADI PELAKU PENGEROYOKAN DAN DI PERTEMUKAN ANTARA CALON PELAKU DENGAN KORBAN. DAN DI TAMBAH KETERANGAN SAKSI- SAKSI.

4.BAHWA KUASA HUKUM MENILAI “ADA APA ANTARA JAKSA DENGAN PENYIDIK” ?MENGAPA DEMIKIAN DIKATAKAN BAHWA KUASA HUKUM SUDAH MENGKROSCEK KE LAPANGAN DENGAN MENDATANGI PENYIDIK MENANYAKAN MENGAPA PASAL 351 KUHP TERSEBUT DI TERAPKAN TETAPI PENYIDIK MENGGUNAKAN KEWENANGAN UNTUK BERDALIL BAHWA PENYIDIK SUDAH MENERAPKAN PASAL 170 KUHP AKAN TETAPI JAKSA MENGEMBALIKAN BERKAS (P-19) DIKARENAKAN UNSUR NYA TIDAK MEMENUHI, DAN KUASA HUKUM MENDATANGI PIHAK KEJAKSAAN DIMANA JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS NAMA HENNY, BELIAU YANG MEMEGANG PERKARA ROY DOLOK SARIBU DAN BERKATA MEMANG BENAR PASAL 170 TIDAK MEMENUHI DAN MEMBERI CATATAN AGAR “DIPERJELAS SIAPA-SIAPA SAJA ORANG DAN DI PERDALAM LAGI KETERANGAN SAKSI, SERTA AGAR DI PERTEMUKAN ANTARA CALON TERSANGKA DENGAN KORBAN.
MENURUT KETERANGAN YANG KAMI TERIMA DARI PIHAK KEJAKSAAN “ TIDAK MUNGKIN DONG KAMI SIDANGKAN MEREKA DENGAN PASAL 170 SEDANGKAN PASAL TERSEBUT TIDAK MEMENUHI UNSUR BISA BEBAS MEREKA (TERSANGKA)” NAMUN PIHAK PENYIDIK TIDAK MELAKSANAKAN PETUNJUK JAKSA, PADA HAL JELAS KETERANGAN SAKSI SUDAH MENERANGKAN BAHWA PELAKU PENGEROYOKAN LEBIH DARI SATU ORANG

5.BAHWA, KUASA HUKUM MENILAI DISINI KLIEN SAYA TIDAK MEBDAPATKAN HAK INFORMASI MENGENAI PERKARANYA, DAN TERKESAN SEAKAN-AKAN MENIMBULKAN PERSEPSI “ ADA APA ANTAR PELAKU PENGEROYOKAN YAKNI GS DKK DENGAN PENYIDIK”?

6.BAHWA KUASA HUKUM “MENDUGA” BAHWA PENYIDIK MENGABULKAN “PENANGGUHAN PENAHANAN” ATAS NAMA GS, DAN APABILA INI TERJADI ATAS APA YANG DIDUGA KUASA HUKUM ROY DOLOK SARIBU MAKA KUASA HUKUM MENILAI APA DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK JATANRAS MENGABULKAN PENANGGUHAN PENAHANAN ATAS NAMA TERSANGKA GS, “ADA APA” APAKAH POLRES KOTA PEMATANG SIANTAR MELALUI ANGGOTA KESATUAN NYA DALAM HAL INI PENYIDIK JATANRAS MEMBIARKAN “BERKELIARAN BEBAS” PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGABULKAN PENANGGUHAN PENAHAN ATAS NAMA GS, APAKAH INI YANG BISA DINAMAKAN “MEMBUAT EFEK JERA” BAGI PELAKU-PELAKU TINDAK PIDANA, KUASA HUKUM MENGKHAWATIRKAN APABILA CARA KERJA PENYIDIK SEPERTI INI DENGAN GAMPANGNYA MENGABULKAN PENANGGUHAN PENAHANAN TANPA PERTIMBANGAN YANG JELAS MAKA MENJADI IMAGE BURUK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.(Ops/Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *