IKEIS Desak DPRD Masukan Agenda Penistaan Suku Simalungun dalam Hak Angket

Foto : Drs. Lisman Saragih, MH (Ketua Ikeis)

OposisiNews-Pematangsiantar

Mencermati perkembangan terakhir perihal Hak Angket oleh DPRD Siantar.

Bahwa 24 dari 30 anggota DPRD Kota Pematangsiantar telah menetapkan dan melakukan Pembentukan Pansus Hak Angket.

Hak angket di tetapkan untuk menyelidiki kebijakan Hefriansyah, Walikota Pematangsiantar yang dianggap melanggar ketentuan yakni :

  1. Pengangkatan dan Pergantian ASN di Pemko Siantar.
  2. Pemberhentian Dr.Rumondang sbg Kepala BP2KB.
  3. Pergantian eselon 3 pada disduk capil.
  4. Pencopotan Sekda yang kontraversi dan dalam proses sengketa di PTUN Medan.
  5. Hasil assesmen JPT Pratama dilingkungan Pemko Siantar tidak dilakukan sepenuhnya, dan Pelelangan hasil jabatan pratama tahun 2019 tidak di lakukan.
  6. Tidak ditampungnya tambahan penghasilan pegawai yang telah mendapat persetujuan DPRD.
  7. Terjadinya OTT di BPKAD
  8. Penggunaan Lapangan Haji Adam Malik dan GOR melanggar Perda nomor 5 thn 1989.
  9. Kesewenangan pemindahan lokasi pembangunan pembangunan tugu Sangnaualuh Damanik , telah jadi temuan BPK.
  10. Bobroknya pengelolaan Perusda PD PHJ dan PD Paus.
  11. Terbitnya Perwa nomor 1 thn 2018, tentang pergeseran anggaran Rp. 46 Miliar.
  12. Anggaran pembebasan lahan Tanjung Pinggir yang di hapuskan.

Menurut pandangan kami apabila hanya poin-poin diatas yang di angkat oleh DPRD dalam Hak Angket tentunya akan sangat mudah bagi Hefriansyah untuk berkelit dan menangkal nya dengan dalil dalil yang telah dipersiapkan nya.

Bahwa menurut pandangan kami apabila hanya 12 poin diatas yang diangkat DPRD dalam hak angket tentunya akan sangat sulit bagi panitia Hak Angket untuk mencari adanya pelanggaran undang-undang, Pelanggaran KUH pidana, Pelanggaran sumpah jabatan yang ada hanya pelanggaran peraturan pemerintah dan peraturan presiden

Maka berdasarkan fakta-fakta diatas kami meminta kepada DPRD pematangsiantar untuk mengikut sertakan dan menetapkan untuk penyelidikan terhadap penistaan suku simalungun oleh Hefriansyah sebgai Walikota Pematangsiantar dan Meminta DPRD Pematangsiantar untuk makzulkan Hefriansyah.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *