Hadiah kan Kantor Untuk PDIP, JR Saragih diduga Beri Gratifikasi

Kiri: Oktavianus Sitio Direktur Eksekutif Simada
Kanan: Kantor PDIP yang di sumbang JR Saragih di Pematang Raya

OposisiNews-Pematangsiantar

Adanya Pembangunan Kantor DPC PDI P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kab. Simalungun yang sumbernya dari JR.saragih hendaknya dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat.

Dimana penjelasan tersebut dapat dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan atau pihak yang membangun kantor serta bentuk atau perjanjian pemanfaatan kantor tersebut oleh Parpol yang menerima nantinya.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur SIMADA (Sentral informasi masyarakat madani ) Oktavianus sitio kepada tim media ini sabtu 25/02/2020 dirinya menanyakan dalam bentuk apa Jr.saragih memberikan kantor tersebut? Apakah hibah, pinjam pakai atau perjanjian sewa menyewa? Tanyanya.
Hal ini penting karena Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dalam pengertian tersebut ada kalimat membela masyarakat, bangsa dan negara, artinya bahwa parpol bertanggungjawab secara moril menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas dan semua yang terjadi di tubuh Parpol tersebut, apa lagi sesuatu yang terjadi tersebut menimbulkan polemik, kecurigaan dan/atau kegaduhan di tengah-tengah masyarakat”

Apa lagi beredar kabar ditengah masyarakat bahwa yang membangun kantor tersebut adalah JR. Saragih yang sekaligus juga menjabat sebagai Bupati Simalungun.

Pertanyaan yang muncul adalah, dalam kapasitas dan sebagai apa JR. Saragih membangun kantor Parpol tersebut? Tanyanya lagi.

Jika yang bersangkutan memberikan bantuannya sebagai Bupati, maka bantuan tersebut dipastikan dari APBD. Sementara menurut UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

“Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mengalokasikan anggaran secara proporsional kepada semua Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dengan besaran berdasarkan jumlah perolehan suara”

Bantuan pembangunan kantor DPC PDIP tersebut tentunya dapat dihitung besarannya mulai dari harga tanah hingga nilai bangunan. Dan kemudian apakah partai politik lain juga mendapatkan hal yang sama?
Dan apakah anggaran pembangunan tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Simalungun?

Maka DPRD juga berhak memanggil Bupati untuk mempertanyakan hal tersebut.
Jika JR. Saragih memberikan kantor tersebut atas nama pribadi, maka perlu di hitung kembali apakah nilai harga bangunan berikut tanahnya sesuai besarannya dengan ketentuan besaran maksimal perorangan dapat memberikan bantuan kepada Partai Politik. Dan menurut ketentuan UU, Sumbangan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik. Artinya bahwa pemberi bantuan harus menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pemberian bantuan tersebut tidak bertujuan mendapatkan keuntungan baik secara politik maupun ekonomi. Dengan kata lain bahwa pemberian tersebut akan dapat dikategorikan Gratifikasi, jika pihak pemberi memiliki tujuan tertentu yang diharapkan dari Partai Politik tersebut sebagai imbalan kepada pihak pemberi. Jika hal ini terjadi, maka KPK atau institusi penegak hukum yang lain dapat menelusuri proses pembangunan kantor DPC PDIP tersebut apa lagi keberadaan pihak pemberi yang notabenya masih menjabat sebagai Bupati, jangan sampai kepala daerah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan atau keuntungan politiknya.

apa lagi saat ini menjelang pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, apa lagi publik secara luas telah mengetahui bahwa salah satu bakal calon Bupati Simalungun yang akan ikut bertarung dalam perhelatan Pilkada tahun 2020 ini adalah anggota keluarga JR. Saragih.
Secara politis, DPRD dapat segera memanggil Bupati untuk dimintai keterangannya perihal pemberian bantuan sebuah kantor DPC kepada salah satu parpol, apa lagi sudah menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat. DPRD harus melakukan pemanggilan secara terbuka dan seluruh proses penelusuran pembangunan kantor DPC Parpol tersebut harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

KPUD Simalungun dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pilkada juga dapat terlibat aktif dalam melakukan investigasi atau penelusuran informasi, karena ini berkaitan dengan penelitian bakal calon Bupati yang mendaftar di KPUD kedepan. Konsentrasi KPUD nantinya harus lebih difokuskan dalam meneliti calon yang diusung oleh Partai PDIP apa lagi yang diusulkan oleh PDIP adalah nama keluarga Bupati tersebut.

Jika KPUD Simalungun tidak memiliki keberanian, maka diharapkan KPUD Sumatera Utara bahkan KPU RI harus turut serta mendampingi KPUD Simalungun dalam melakukan proses pendaftaran dan penetapan Calon Bupati nantinya. Demikian juga peran Bawaslu diseluruh tingkatan harus ikut mengawasi secara ketat proses pendaftaran hingga penetapan calon Bupati Simalungun di Pilkada 2020 ini. tegas mantan ketua dewan daerah walhi sumut itu mengakhiri.(Ops/Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *