Gawat Galian C Di PTPN IV Kebun Marjandi Bebas Beroperasi

Foto : Batu Padas Yang Ditumpuk Pengusaha Dari Galian C Tersebut

OposisiNews-Pematangsiantar

Managemen PTPN lV Unit Kebun Marjadi yang terletak di Kecamatan Panei Tongah, Kabupaten Simalungun sepertinya tutup mata, atas adanya aktivitas galian C di daerah HGU dan sekitar daerah aliran sungai (DAS) yang lalu lalang melintasi area kebun tersebut.

Padahal, aktivitas tersebut jelas akan merusak lingkungan. Anehnya lagi, pihak PTPN IV unit marjandi yang merupakan sebuah perusahaan BUMN berhasil memberikan izin memakai akses jalan, sehingga kuat dugaan bahwa pengusaha dan menejer PTPN IV Marjandi main mata dalam hal ini.

Menurut Pantauan reporter Oposisi-news.id, Selasa (8/3/2020) sekira jam 10.00 wib di lokasi, terlihat ada tangkahan batu padas beroperasi di lahan HGU PTPN IV Unit Marjandi tersebut.

Menurut informasi yang didapat reporter ini dari masyarakat panei, mengaku mereka (Pekerja,red) sudah lama bekerja di tangkahan batu padas itu atas perintah pengusaha. Dan mereka juga mengaku, bahwa tangkahan yang beroperasi di aliran sungai yang berada di lokasi perkebunanan itu, setiap tahunnya akan terus bertambah panjang akibat galian itu.

“Kita menduga galian c tersebut belum ada memiliki izinnya, maka dari itu jika hal itu terjadi kita akan laporkan pengusaha tersebut dan manazemen unit marjandi ini,” sebut salah seorang warga mengaku marga Nainggolan, sekira jam 12.30 wib.

Sementara itu, lanjut sumber ini jika kita menelusuri lebih jauh lagi terkait soal takahan tersebut, pengusaha tersebut dapat dikenakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan, yang dijelaskan bahwa setiap aktivitas galian C harus memiliki izin.

Izin yang dimaksud ialah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang spesifik lagi dalam hal operasi produksi untuk penjualan. Kepemilikan IUP sebagai salah satu syarat pengelola untuk mengeluarkan dan menjual material di Galian C.

“Padahal setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar,” bilangnya dengan singkat.

Terpisah, untuk perimbangan berita kru media ini pun mencoba untuk menghubungi pengusaha galian C tersebut Wardison Purba, kepada kru media ini dia mengatakan bahwa usaha tersebut sudah memiliki izin maupun dari pemerintah kabupaten simalungun dan pihak PTPN IV Unit Marjandi, “Kalau dari pemkab udah ada izinya itu lae, kalau dari kebun izin pakei jalan,” ungkapnya dengan singkat melalui via telpon beberapa hari yang lalu. (KN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *