Gagal Urus DISPENDA, JR.Saragih Malah Mengangkat Mixnon Jadi SEKDA

OposisiNews-Pematangsiantar

Kegagalan adalah awal keberhasilan kata-kata motivasi itu pasti sering kita dengar dan pasti sangat kuat dalam ingatan kita, karena di setiap kali kita gagal dalam mengerjakan sesuatu hal pasti orang-orang terdekat kita baik keluarga maupun sahabat pasti selalu mangatakan itu kepada kita sebagai upaya agar kita bangkit menuju kesuksesan.

Mungkin itu pula yang cocok di sematkan kepada Mixnon Andreas Simamora, karena ditengah kegagalan nya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun justru dia diangkat menjadi Sekretaris Daerah oleh Bupati Simalungun JR.Saragih

Tentunya pengangkatan Mixnon Andreas Simamora mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerhati publik.

Salah satunya Pemerhati Publik Jan Wiserdo Saragih dalam tulisan melalui akun media sosial nya menuliskan tanggapan nya terkait pengangkatan Mixnon Andreas Simamora menjadi Sekretaris Daerah,

Menurut nya penggangkatan tersebut merupakan bencana besar bagi Kabupaten Simalungun, Adapun kritikan dari Bapak Jan Wiserdo Saragih melalui Akun media sosial nya.

Dalam APBD TA 2017 untuk Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ( DPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA) yang tugas pokoknya mengelola keuangan dan Aset Daerah membuat anggaran sebesar Rp.23.188.205.800. ( 23 Miliar lebih ).

Anggaran ini khusus untuk kegiatan :
Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah , Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, Pelayanan administrasi Perkantoran , Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan keuangan , Rapat kordinasi dalam dan luar daerah , Penyediaan jasa tenaga administrasi.

Dan ternyata walaupun telah membuat anggaran yang Rp. 23 Miliar lebih , namun menghasilkan audit BPK seperti ini :

  1. Anggaran Defisit dan bertentangan dengan ketentuan sebesar Rp. 237.063.138.627
  2. Peng Anggaran APBD TA 2017 tidak rasional dan Tidak Didukung Dokumen yang Memadai sebesar Rp. 241.114.922.789.
  3. Tidak sesuai ketentuan Rp. 38.534.516.775.
  4. Pengelolaan Asset Tetap Gedung dan Bangunan serta Peralatan Mesin Belum Tertib.
  5. Kerja Sama Pemanfaatan Asset Tetap Pemkab Simalungun Tidak Sesuai Ketentuan.
  6. Pembayaran Utang Beban Gaji Pegawai Sebesar Rp. 13.852.029.236. Tidak di Anggarkan dan “ Diragukan Kewajarannya “
  7. Penggunaan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut Tidak Tertib

Tak jauh beda dengan TA 2017, ternyata untuk TA 2018 , DPKAD dan BAPENDA membuat anggaran yang berkaitan dengan Pengelolaan keuangan dan aset sebesar Rp.21.499.114.800. ( 21 Miliar lebih ).

Dan faktanya , walaupun telah membuat anggaran sebesar Rp. 21 Miliar lebih namun menghasilkan audit BPK RI seperti ini :

  1. Penganggaran Pendapatan Tidak Rasional sebesar Rp. 503.853.587.029.
  2. Realisasi Belanja Langsung Melampaui Anggaran Rp. 78.316.418.082.
  3. Tidak sesuai ketentuan dan tidak diyakini kewajarannya Rp. 8.890.214.729
  4. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib.
  5. Penyajian Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Tidak Wajar.
  6. Penatausahaan dan Pencatatan Asset Tetap Belum Tertib.
  7. Pengelolaan Dana BOS tidak sesuai Ketentuan.

Untuk 2 Tahun Anggaran , DPKAD dan BAPENDA membuat anggaran sebesar Rp. 44.687.319.800. yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, dan buahnya melalui hasil audit BPK RI adalah ” DISCLAIMER “.

Semoga tulisan ini membuat jiwa kami lebih faham tentang maksud yang tidak harus di teriakkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *