Ephorus GKPS diGugat

Oposisi-news/Pematansiantar–Setelah sebelumnya menggelar doa keprihatinan di balai bolon GKPS, kali ini Warga GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) yang tergabung dalam wadah Komunitas Peduli GKPS menempuh jalur hukum dengan menggugat Pdt. Martin Rumanja Purba, M.Si dan Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe sebagai Pimpinan Pusat GKPS atas hibah tanah gereja.

Adapun luas tanah yang dihibahkan tersebut adalah 4.356 meter persegi ke Pemerintah Kota Madya Pematangsiantar sesuai dengan surat kontrak kerjasama antara Pimpinan Pusat GKPS dan Pemko Pematangsiantar.

Surat gugataan dilayangkan oleh Renhad Pasaribu, SH, sebagai kuasa Hukum Komunitas Peduli GKPS dan diterima oleh pihak Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan No.89/pdt/2020/PN/Pms, tertanggal 09 September 2020.

Drs. Ubahmam Sinaga, M.Si sebagai salah seorang yang tergabung dalam komunitas peduli GKPS mengatakan bahwa di atas tanah yang telah dihibahkan tersebut telah dibangun Pemko Pematangsiantar jalan umum, hanya saja hingga kini masih sangat minim rambu-rambu sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas, kami juga melihat ada keanehan luar biasa, bahwa pelebaran jalan itu hanya sepanjang tanah GKPS yang terletak di jalan Pdt. J. Wismar Saragih.

Ubahman, menambahkan bahwa belakangan ini sebetulnya masih banyak lagi persoalan GKPS, misalnya pengurukan dan penjualan tanah urukan, pembuatan danau di kompleks Kantor Pusat GKPS dan juga pengangkatan menejer Badan Usaha GKPS.

Atas fakta tersebut kami selaku warga GKPS menduga ada yang tidak benar dalam proses itu, kami menduga adanya pelanggaran pada aturan GKPS, yaitu Tata Gereja dan peraturan-peraturan GKPS tahun 2013 yang saat ini berlaku di GKPS.

Renhad Pasaribu, S.H, ketika dimintai tanggapannya pada hari yang sama (9/9/2020) mengatakan dirinya diminta sebagai pengacara para penggugat dan beliau merasa tertantang mendampingi para penggugat, niat yang tulus dan kerinduan mengungkap kebenaran membuat saya siap turun dari Jakarta dan saya mengapresiasi penggugat yang sebelumnya telah melakukan audensi ke Pimpinan Pusat GKPS dan ke Walikota Pematangsiantar.

Menurut para penggugat auduensi ke Pimpinan Pusat tidak ada titik temu, bahkan Pimpinan Pusat tak dapat menunjukkan persetujuan Majelis Gereja (pemegang kuasa Sinode Bolon) atas hibah tersebut, begitu juga dengan Hefriansyah, SE, MM sebagai walikota Pematangsiantar yang mengatakan bahwa GKPS lah yang “bermohon-mohon” soal hibah tersebut, Ujar, Renhad Pasaribu SH

Renhard juga menambahkan bahwa setelah selesai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Komunitas Peduli GKPS juga akan kemudian melanjutkan kunjungan ke Polres Pematangsiantar guna berkonsultasi dengan Kapolres Pematangsiantar terkait unsur pidana dalam dugaan kasus yang mereka ajukan.(Ops/tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *