DPP KNPSI Kembali Surati DPRD Untuk Makzulkan Walikota

OposisiNews-Pematangsiantar

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) kembali menyurati DPRD pematangsiantar guna menindaklanjuti usulan pemakzulan Walikota Pematangsiantar karena telah melakukan penistaan yang berulang-ulang terhadap suku simalungun.

DPP KNPSI melalui press rilis nya menyatakan
Guna menindaklanjuti surat kami sebelumnya Nomor : DPP-KNPSI/077/XII/2019, Tanggal 7 Desember 2019, Perihal Penistaan Etnis Simalungun.
9 copy terlampir ).

Bahwa kami mengetahui pada tanggal 22 Januari 2020 DPRD Kota Pematangsiantar kembali melakukan Pembentukan Hak Angket terhadap Hefriansyah SE.MM Walikota Pematangsiantar dan item yang akan di selidiki atau periksa adalah :

  1. Pengangkatan dan pergantian ASN di Pemko Siantar antara lain Pencopotan Kepala BP2KB dan Pencopotan Sekda.
  2. Tidak ditampungnya Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah mendapat persetujuan DPRD Pematangsiantar.
  3. Terjadinya OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) di Badan Pengelola keuangan Daerah.
  4. Penggunaan lapangan Adam malik dan Gor yang melanggar Perda.
  5. Kesewenangan Pemindahan lokasi Pembangunan Tugu Sangnaualuh.
  6. Boborok pengelolaan Perusahaan Daerah PD PHJ dan PD PAUS.
  7. Terbitnya Perwa Pergerseran Anggaran TA 2018 sehingga menjadi temuan BPK Rp. 46 Miliar.
  8. Anggaran Pembebasan lahan tanjung Pinggir yang di hapuskan.

Bahwa kami mendukung sepenuhnya pembentukan Hak Angket tersebut , namun kami sangat menyesalkan tidak dimasukkannya Penistaan Terrhadap Etnis Simalungun untuk salah satu materi dalam hak angket tersebut.

Pada kesempatan ini kami ingin memberikan pertimbangan yang kiranya dapat di tetapkan sebagai salah satu yang akan dilakukan pemeriksaan dan Penyelidikan seperti kami sampaikan sebagai berikut :

  1. Bahwa sesuai dengan Hasil kesimpulan Panitia Angket DPRD Kota Pematangsiantar atas dugaan Penistaan Etnis Simalungun oleh Hefriansyah Walikota Pematangsiantar dalam kesimpulannya ditetapkan adalah :
    1.1. Hefriansyah Walikota Pematangsiantar telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
    1.2. Hefriansyah , Walikota Pematangsiantar Telah melakukan Pelanggaran terhadap KUH Pidana , Yaitu Pasal 157 dan Pasal 310 ayat ( 2)
    1.3. Hefriansyah SE,MM Walikota Pematangsiantar , tidak melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
    1.4. Hafriuasnyah, SE.MM , Walikota Pematangsiantar Tidak melaksanakan Peraturan Presiden No. 16 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur / Wakil Gubernur , Bupati / Wakil Bupati , Walikota / Wakil Walikota.
  2. Bawha hasil kesimpulan ini telah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kota Pematangsuantar dan memenuhi ketentuan waktu yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2018.
  3. Bahwa Hasil Kesimpulan Panitia Angket ini tidak pernah ada penolakan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pematangsiantar,
  4. Bahwa masyarakat Etnis Simalungun memiliki persamaan Hak dengan ASN, Sekda dan Kepala BP2KB sehingga sudah seharusnya tuntutan masyarakat Etnis Simalungun ini dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.
  5. Bahwa apa bila DPRD Tidak memasukkan Penistaan ini sebagai Materi Hak Angket maka DPRD Telah melakukan Pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 , tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
  6. Bahwa apabila DPRD Kota Pematangsiantar tidak bersedia menetapkan Pensitaan Simalungun ini sebagai bagian materi Hak Angket maka DPRD Kota Pematangsiantar telah mendukung Penistaan yang di Lakukan oleh Hefriansyah SE.MM Walikota Pematansgiantar.

Berdasarkan hal tersebut diatas , dengan ini kembali kami memohon kiranya materi Penistaan terhadap Etnis Simalugun dapat ditetapkan salah satu materi dalam Panitia Hak Angket DPRD Kota Pematangsiantar tahun 2020.

Demikian hal ini kami sampaikan dengan keyakinan akan dipertimbangkan dan dikabulkan.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *