Diduga Lakukan Tindak Pidana, Plt.Sekwan dan Kadisdukcapil Siantar Dipolisikan

OposisiNews-Pematangsiantar

Organisasi Sahabat Lingkungan (Saling), mengadukan Plt.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Pematangsiantar, Wanden Siboro, dan Kepala Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Pematangsiantar, Sertaulina Girsang, ke Polres Pematangsiantar. Kedua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu diadukan, karena diduga telah melakukan tindak pidana dalam pengelolaan anggaran tahun 2018.

Direktur Eksekutif Saling, Candra Malau, mengatakan, pihaknya menyampaikan pengaduan secara tertulis lewat surat bernomor : 007/A/SALING/PS/II/2020 dan 008/A/SALING/PS/II/2020, tertanggal 19 Februari 2020.

“Pengaduannya kami sampaikan secara tertulis, disertai dengan dokumen yang kami nilai terkait dengan materi pengaduan ini,” ujar Candra, Rabu (19/2/2020) siang.

Candra menjelaskan, pihaknya menduga kedua pimpinan OPD tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pemalsuan surat, dalam pengelolaan anggaran tahun 2018. Petunjuk awal dari dugaan tindak pidana tersebut menurutnya, dapat terlihat dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemko Pematangsiantar TA.2018.

Dia menjabarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPJ Keuangan Pemko Siantar TA.2018, tercatat bahwa Sekretariat DPRD mempunyai salah satu pos anggaran yaitu biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 192.740.000. Uang sejumlah itu sesuai catatan dalam LKPJ, digunakan untuk membayar biaya penginapan di salah satu hotel berinisial GK, dengan jumlah perjalanan sebanyak 153, dibuktikan dengan 153 buah kwitansi pembayaran. Akan tetapi, setelah tim BPK melakukan pemeriksaan, diketahui ternyata bahwa pihak Hotel GK tidak pernah menerbitkan kwiatansi pembayaran tersebut.
“Ini pengakuan pihak Hotel GK terhadap pemeriksa dari BPK. Hal itu jelas tercatat dalam LHP-BPK itu,” urainya.

Hal yang sama lanjut Candra, terdapat pada hasil pemeriksaan terhadap anggaran Disdukcapil Pematangsiantar. Terdapat salah satu pos anggaran dalam OPD tersebut, yakni biaya perjalanan dinas sebesar Rp.15.825.000. Biaya sejumlah itu digunakan untuk membayar penginapan di salah satu hotel berinisial GK, dengan jumlah perjalanan sebanyak 20, dibuktikan dengan 20 buah kwitansi pembayaran. Sama hal nya dengan di Sekretariat DPRD, setelah BPK melakukan pemeriksaan, ternyata pihak Hotel GK mengaku tidak pernah menerbitkan kwitansi dimaksud.

Atas hal tersebut kata Candra, pihaknya menduga ada dua hal yang bisa menjadi modus operandi yang dilakukan kedua pimpinan OPD tersebut. Pertama, meminta dan atau menyuruh orang lain untuk meminta kwitansi kosong berlogo hotel GK, dari pihak Hotel GK, lalu membuat dan atau menyuruh orang lain untuk membuat keterangan pembayaran penginapan dalam kwitansi dimaksud.

Yang kedua menurutnya, pimpinan OPD tersebut mencetak dan menyuruh orang lain untuk mencetak kwitansi yang serupa dengan kwitansi Hotel GK, kemudian selanjutnya membuat dan atau menyuruh orang lain untuk membuat keterangan pembayaran penginapan pada kwiatansi tersebut.

Candra berpendapat, modus operandi semacam itu, tentunya merupakan tindakan melanggar hukum. Pihaknya menilai, hal ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 butir (e) UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan atau Pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

“Dari hasil pemeriksaan BPK itu, dapat kita duga kuat, perjalanan dinas itu adalah fiktif. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari pihak Hotel GK, yang tidak pernah menerbitkan kwitansi untuk hal itu. Tapi, dalam LKPJ anggarannya terealisasi. Ini petunjuk awal bahwa diduga terjadi tindak pidana tersebut. Ini dasar pengaduan kami. Kita harap, pihak Kepolisian segera mengusut ini,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *