Dana BOS Afirmasi Disimalungun, Diduga Jadi Ajang Bisnis Dinas Pendidikan dan Rekanan

Foto : Kantor Dinas Pendidikan Kab.Simalungun

Oposisinews-Simalungun

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi yang digelontarkan Pemerintah Pusat melalui rekening sekolah baik itu SDN dan SMPN tertinggal yang ada di Kabupaten Simalungun ini sebesar Rp. 20 M lebih, lagi-lagi diduga menjadi ajang bisnis oleh rekanan dinas pendidikan Kabupaten Simalungun dan oknum kelompok kerja kepala sekolah (K3S).

Beredar informasi, dana BOS Afirmasi tersebut sudah ditransfer ke rekening kepala sekolah yang mendapatkannya, dan dinas pendidikanlah yang membaginya ke rekanan.

“Pembagian dana BOS Afirmasi tersebut bervariasi, hal itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada, dimana untuk satu siswa mendapatkan dana sebesar Rp.2 juta, misalnya untuk siswa kelas VI didaerah tertinggal misalnya SDN 091457 Palia Putar ada lima orang berarti 5 X 2.000.000 berarti sekolah tersebut mendapatkan dana Rp.10 juta,” sebut salah seorang sumber yang meminta namanya dirahasiakan, selasa (17/3/2020) sekira jam 11.30 wib saat ditemui disalah satu kedei kopi yang ada di pematang raya.

Sumber ini juga bingung, beberapa minggu yang lalu seluruh kepala sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi tersebut ditanyai oleh dinas, untuk mempertanyakan siapakah rekanan yang akan menyalurkan komponen juknis bos afirmasi tersebut. “Yang membagi di dinas pa siagianlah lae, bahkan untuk rekanannya sudah ada ditunjuk sendiri sebanyak enam orang. Dan yang sialnya ada satu rekanan marga Sagala sudah mengantongi dana sebesar sepuluh miliar, berarti sisanya otu kelima rekanan itulah,” bilangnya

Ditambahkannya lagi, ada pun komponen yang akan dipergunakan dalam dana bos afirmasi tersebut yaitu perangkat tablet, perangkat computer pc, perangkat leptop, perangkat proyektor, perangkat jaringan nirkabel, dan perangkat penyimpanan eksternal hardisk. “Hal itu sesuai dengan Permendikbud 31 tahun 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja,” katanya.

Disampaikannya lagi, walaupun peraturan sudah ketat dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, hal tersebut tidak membuat mati langkah yang diduga para oknum pencuri dana bos dengan berbagai cara dan modus yang dilakukan untuk mengelabuhi baik pemerintah atau pun masyarakat.

“Banyaknya para rekanan pengadaan yang masuk ke sekolah-sekolah dasar dan menengah yang ada di dinas pendidikan kabupaten Simalungun ini, sehingga hal itupun menjadi ajang bisnis dengan mengakal-akali dana bos untuk mendapat keuntungan sendiri, oleh karena itu marilah kita sama-sama mengawasinya, kalau tidak dilakukan mulai sekarang kapan lagi,” tutupnya.

Sementara itu untuk mempertanyakan informasi tersebut, kru media ini pun mencoba untuk menyambangi kantor Lukman Siagian sekira jam 13.00 wib di pematang raya belum juga berhasil ditemui. Dihubungi melalui via telpon nomornya dalam keadaan tidak aktif lagi. (Ops/KN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *