Catatan “Dosa” JR.Saragih Dalam 2 Periode Pimpin Kabupaten Simalungun.

Foto : Jan Wiserdo Saragih ( Kiri ), JR.Saragih ( Kanan )

Oleh : Jan Wiserdo Saragih (Ketua Umum KNPSI)

Keluar dari Apatis Simalungun..

Sebelum membicarakan kebijakan Bupati Simalungun untuk penggunaan anggaran Covid-19 di Simalungun , alangkah baiknya lebih dahulu melihat hasil dari yang telah di torehkan selama 9 tahun ini , 17 poin ini mungkin dapat dijadikan sebagai gambaran karakter.

Setelah melihat hasil selama 9 tahun ini , barulah tepat membicarakan tentang bagaimana ” ke ganasan ” Pemkab Simalungun membelanjakan dana Covid-19 , yang ada unsur lelucon nya ditengah hoax.

Hasil yang telah di torehkan dalam mengkelola keuangan , setelah hampir selesai dua periode , yang menarik antara lain adalah :

  1. Tgl 28 Desember 2010, Bupati Simalungun menyatakan bahwa saat itu Konsultan ITB sedang meneliti Gedung Kantor Bupati Simalungun karena di khawatirkan akan rubuh.

Akhirnya memang dibangunlah dua kali kantor Bupati yang baru.

Dan setelah 9 tahun berlalu, ternyata gedung tersebut masih berdiri kokoh dan di hibahkan kepada TNI.

Konsultan ITB nya atau bupati nya yang ber bohong ? Atau mungkin konsultan ITB memang tidak pernah meneliti ?

Ironisnya gedung kantor Bupati yang baru di bangun justru bukan lagi milik Pemkab Simalungun sesuai putusan akhir Mahkamah Agung RI.

  1. Pengadaan lahan dan pembangunan Bandar Udara Tuan Rondahaim Saragih
    di Pamatang Raya yang menghabiskan Rp.5 miliar , awalnya banyak dibangga-banggakan dan menurut Bupati akan seperti bandara Silangit, tetapi akhirnya jadi semak belantara.
  2. Pengadaan finger print Rp. 1,6 Miliar yang awalnya di puja-puji sebagai terobosan untuk meningkatkan kinerja dan penghitungan TPP , faktanya tak berfungsi dan akhirnya jadi barang rongsokan.
  3. Dari segi pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan , Kabupaten Simalungun adalah peringkat nomor 1 paling buruk dari 183 Kabupaten/ kota se Indonesia, dan yang paling tinggi untuk belanja pegawai yakni 74,3% , paling sedikit belanja modal hanya 10% dan belanja barang hanya 11% ( dimuat dalam majalah Gatra Edisi 1-7 Agustus 2013).
  4. Bantuan dana Hibah Kepada Partuha Maujana Simalungun yang ketua Presidium nya adalah Dr.J.R. Saragih berturut – turut sejak tahun 2012 – 2016 total Rp. 6.5 Miliar

Tak ada bukti fisik konkrit yang dapat di hasilkan dari bantuan tersebut, bahkan kantor saja masih minjam asset Pemkab Simalungun , tetapi untuk membangun kantor Partai Merah bisa dilakukan dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya.

  1. Anggaran untuk biaya makan dan rapat kepala daerah / wakil kepala daerah tahun 2014 sebesar Rp.6,2 Miliar atau Rp.25,7 juta per hari, dan mungkin ini karena tahun 2015 akan Pilkada , buktinya tahun 2016 , anggaran ini hanya Rp. 7 juta per hari.
  2. Bantuan beasiswa kepada siswa SD,SMP dan SMA se Kabupaten Simalungun dari PTPN 4 sebesar Rp. 1,5 Miliar.

Rp. 768.600.000. Atau 51% diberikan kepada 251 orang siswa SD/SMP/SMA se Kabupaten Simalungun dan yang Rp. 731.400.000. Atau 49% di berikan kepada hanya 30 orang siswa SMA Plus Efarina.

Satu orang siswa Efarina memperoleh beasiswa Rp. 26 juta , tapi seorang siswa SMP/SMA Negeri hanya memperoleh Rp. 2,6 juta. Tetapi anehnya , menurut salah seorang siswa Efarina saat itu mereka tidak pernah menerima nya.

  1. Bantuan Pemkab Simalungun kepada Panitia Pembangunan Gereja GKPS Kongsi Laita sebesar Rp. 12,9 Miliar .

Panitia Pembangunannya dari Pejabat Pemkab Simalungun, yakni Sekda sebagai ketua , Kepala Dinas PPKAD sebagai Sekretaris dan Kabag Kesra sebagai bendahara.

Panitia tidak punya kontrak dengan pihak ke tiga yang melaksanakan pembangunan.( khusus untuk ini akan jadi tulisan tersendiri karena Anggaran yang berhubungan dengan tempat memuliakan Tuhan )

  1. Sejak J.R. Saragih jadi Bupati Simalungun , data dari tahun 2012 ke tahun 2015, APBD Kabupaten Simalungun bertambah sebesar Rp. 867 Miliar, Tetapi tahun 2012 ke tahun 2015, Penduduk miskin Simalungun justru bertambah, dari 83.000 jiwa naik jadi 92.330 jiwa.

Jalan kondisi baik dari 42% turun jadi 21,94 %.
Jalan kondisi sedang dari 25,47 % turun jadi 22,82 %
Jalan Kondisi rusak dari 28,40 bertambah jadi 30,19%j
Jalan kondisi rusak berat awalnya hanya 3,65 % bertambah jadi 25,04 %.

  1. Untuk periode pertama 2010 – 2015 dengan menghabiskan APBD sebesar Rp. 11,7 Triliun , yang diperoleh Pemkab Simalungun justru menduduki peringkat 337 dari 395 kabupaten/ kota dan lebih rendah dari Kabupaten yang Pemekaran di Papua seperti Kabupaten Asmat , Waropen , Ende , Tambraw , Nabire dan Kabupaten Merauke.( SK Mendagri no :800-35 thn 2016 , tentang penetapan peringkat dan status kinerja secara Nasional).
  2. Ada 4 tingkatan penilaian oleh BPK RI dalam memberikan pendapat dari hasil pemeriksaan dan yang terburuk adalah Disclaimer dan Pemkab Simalungun menerimanya tahun 2013 , 2017 dan 2018 Dan tidak pernah menerima yang terbaik atau WTP ( wajar tanpa pengecualian )
  3. Tahun 2015 , Pemkab Simalungun me naikkan anggaran beasiswa 74.000 %. dari Rp. 23,8 juta naik jadi Rp.17,6 Miliar., tetapi tahun 2016 beasiswa ini turun lagi jadi Rp. 1,4 Miliar , hal ini mengakibatkan ada 15.371 orang siswa yang tidak lagi dapat beasiswa. Mungkin karena tahun 2015 adalah tahun Pilkada di Simalungun menuju periode ke dua.
  4. Sudah jelas anggaran belanja pegawai menyerap 74,3% APBD, tapi thn 2017 justru Pemkab Simalungun menambah kl 5000 org pegawai honorer dan menaikkan anggaran gaji honorer.

Untuk 10 OPD/SKPD saja, yang sebelumnya belanja pegawai honorernya hanya Rp. 12.967.785.000, Tetapi TA 2017 naik atau bertambah jadi Rp. 120.877.000.000.

Dan mungkin ini mirip dengan beasiswa tahun 2015, karena tahun 2017 Bupati Simalungun mencalonkan diri jadi Gubernur Sumatera Utara.

  1. Hasil audit BPK RI tahun 2017 :

Dalam APBD TA 2017 untuk Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ( DPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah ( BAPENDA) yang tugas pokoknya mengelola keuangan dan Aset Daerah membuat anggaran sebesar Rp.23.188.205.800.

Dan ternyata dengan anggaran yang luar biasa Rp. 23 Miliar lebih, Namun menghasilkan audit BPK seperti ini :

— Anggaran Defisit dan bertentangan dengan ketentuan sebesar Rp. 237.063.138.627
— Peng Anggaran APBD TA 2017 tidak rasional dan Tidak Didukung Dokumen yang Memadai sebesar Rp. 241.114.922.789.
— Tidak sesuai ketentuan Rp. 38.534.516.775.
— Pengelolaan Asset Tetap Gedung dan Bangunan serta Peralatan Mesin Belum Tertib.
— Kerja Sama Pemanfaatan Asset Tetap Pemkab Simalungun Tidak Sesuai Ketentuan.
— Pembayaran Utang Beban Gaji Pegawai Sebesar Rp. 13.852.029.236. Tidak di Anggarkan dan “ Diragukan Kewajarannya “
— Penggunaan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut Tidak Tertib

  1. Hasil Audit BPK RI untuk APBD TA 2018 :
    Untuk dinas DPKAD dan BAPENDA yang bertugas mengelola keuangan dan asset daerah membuat anggaran sebesar Rp.21.499.114.800. ( 21 Miliar lebih ).

Dan ternyata dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 21 Miliar lebih namun menghasilkan audit BPK RI seperti ini :

— Penganggaran Pendapatan Tidak Rasional sebesar Rp. 503.853.587.029.
— Realisasi Belanja Langsung Melampaui Anggaran Rp. 78.316.418.082.
— Tidak sesuai ketentuan dan tidak diyakini kewajarannya Rp. 8.890.214.729
— Penatausahaan Persediaan Belum Tertib.
— Penyajian Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Tidak Wajar.
— Penatausahaan dan Pencatatan Asset Tetap Belum Tertib.
— Pengelolaan Dana BOS tidak sesuai Ketentuan.

Untuk 2 Tahun Anggaran 2017 dan 2018 DPKAD dan BAPENDA membuat anggaran sebesar Rp. 44.687.319.800. yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, tetapi melalui hasil audit BPK RI memperoleh predikat ter buruk atau DISCLAIMER.

  1. Yang paling bertanggung jawab atas disclaimer nya Pemkab Simalungun adalah Kepala Dinas Pendapatan , Pengelola keuangan dan asset daerah, Tetapi aneh nya bupati Simalungun justrubmemberikan promosi Jabatan sebagai Sekda bukan menonjob kan nya sebagaimana selama ini kepada pejabat lain yang melakukan kesalahan.
  2. Saat Negara dan seluruh Provinsi, Kabupaten, Kota memfokuskan anggaran untuk penanganan covid-19 dengan menunda dan membatalkan proyek² dan kegiatan rutin, Pemkab Simalungun justru melakukan perawatan gedung DPRD bukan memperbanyak Pengadaan paket bantuan sembako, Pengadaan bibit dan pupuk yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Dan paket perawatan gedung DPRD ini bersamaan saat berlangsung proses Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Simalungun TA 2019.

Inilah sebagian kecil catatan kinerja Pemkab Simalungun yang khusus berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan keuangan, Setelah melihat ini lah rasa nya baru tepat, Nanti mencatatkan bagaima Pemkab Simalungun menggunakan dana Covid-19 pada tulisan berikut nya, Karena baru nonton tiga Video saja sudah hampir guling – guling tertawa liat lelucon covid Simalungun di tengah hoax.

Akhirnya harus keluar dari apatis Simalungun, setelah sakitnya khianat cipta sejarah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *