Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong di Pematangsiantar. Sepri Ijon Saragih : Kemunduran Demokrasi!

Sepri Ijon Saragih

OposisiNews-Pematangsiantar

Pilkada serentak tahun 2020 sudah mulai mewarnai kancah candradimuka politik di Indonesia. Munculnya isu calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada Kota Pematangsiantar kian menggema dan menghangat.

Calon tunggal dan kotak kosong adalah fenomena menarik dalam sistem pemilihan di negeri kita. Calon tunggal bisa dan sangat bisa terjadi dalam sistem pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) karena aturan perundang-undangan membolehkan untuk itu.

Menurut Akademisi dan praktisi hukum Siantar Simalungun Sepri Ijon Maujana Saragih,S.H.,M.H mengatakan, tahapan pendaftaran pencalonan memang belum dimulai, akan tetapi sudah ada beberapa partai politik yang sudah merekomendasikan dukungannya kepada salah satu pasangan calon yang akan diusung dalam persiapan pendaftaran ke KPUD Pematangsiantar dalam pencalonan untuk Pilkada tahun 2020.

Terkait isu apabila terjadi hanya ada calon tunggal dalam pilkada Kota Pematangsiantar tahun 2020 nanti, tentunya kembali lagi bahwa masyarakat kita ini sudah semakin dewasa dalam menyikapi fenomena demokrasi yang ada di Kota Pematangsiantar ini, orang siantar ini sudah cerdas dalam menentukan sikap politiknya,” kata Sepri Ijon.

Sepri Ijon mengatakan apabila benar terjadi calon tunggal dalam Pilkada di kota Pemayangsiantar ini berarti adalah suatu proses kemunduran dalam berdemokrasi. Memang dalam satu sisi tidak ada yang dilanggar terkait dengan calon tunggal dan ini memang sudah di atur dalam Undang – Undang. Akan tetapi kembali lagi bahwa secara etika untuk memberikan suatu proses pendidikan politik yang baik, tentunya proses demokrasi untuk menuju dan mendapatkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat, hal ini saya anggap mengalami suatu kemunduran dan kegagalan, baik dari sisi proses penyelanggaraannya itu sendiri maupun partai – partai politik yang ada. Ditambah lagi tidak aturan yang menyatakan dapat mengkampanyekan kotak kosong. Sebab jika mengkampanyekan kotak kosong, sama saja mengajak masyarakat untuk golput dan itu ada sanksi pidanya dalam UU Pilkada.

“Dengan jumlah 30 kursi DPRD Kota Pematangsiantar yang ada, tentunya dari komposisi kursi yang dimiliki oleh partai politik ini, setidaknya bisa diformulasikan dengan 4 bahkan hingga 5 pasangan calon. Dengan catatan partai politik ini sudah memiliki pandangan kader-kader yang terbaik untuk diusung dalam pencalonan di Pilkada kota Pematangsiantar nanti,” imbuhnya.

Munculnya isu calon tunggal menurut Sepri Ijon, tentunya kita mendorong dan berharap kepada partai politik untuk bisa lebih dewasa dalam menyikapi fenomena yang ada dan isu- isu yang berkembang ini. Mudah- mudahan nanti isu calon tunggal ini tidak benar terjadi, dan kita berharap ada dua atau bahkan tiga pasangan calon yang bertarung pada Pilkada Kota Pematangsiantar mendatang,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *