Ajudan Walikota Diduga Terima Aliran Dana Kasus OTT BPKAD

OposisiNews-Pematangsiantar

Sidang lanjutan OTT di BPKAD, tercuat ada aliran dana mengalir ke ajudan walikota marlon sitorus

Dalam persidangan lanjutan OTT (operasi tangkap tangan) di dinas BPKAD (Badan Pengelolan Keuangan Aset Daerah) Pematangsiantar di ruang cakra 4 Pengadilan Tipikor medan, Kamis 13/02/2020.

Perkara ini terkait adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan poldasu kamis 11/07/19, dan menetapkan adiaksa purba selaku mantan kepala dinas BPKAD dan Erni jenrato bendahara pengeluaran sebagai tersangka, Yang diduga melakukan pemotongan uang insentif, uang lembur sebesar 15 persen.

Dalam persidangan itu nama ajudan hefriansyah Marlon sitorus disebut terlibat dan menerima aliran dana dari pemotongan dana intensif itu hal ini berdasarkan keterangan saksi dipersidangan.

kesaksian Erni untuk Adiaksa menyatakan bahwa pengutipan 15 persen ia ketahui saat dipanggil oleh Sekretaris BPKAD Pematangsiantar, Kurnia seusai rapat dengan para kabid, Dari situlah kemudian Kaban menyatakan nanti dititipkan sama dirinya.

“Maka ia tahu kalau ada pemotongan insetif, lembur dan dari pihak ketiga. Namun yang mengkordinir dan mengutip langsung adalah Kabid dan kemudian diserahkan kepada dirinya,” ujarnya.

Uang-uang yang diserahkan kepada dirinya itu kemudian ditunjukan kepada Adiaksa, setelah itu uang disuruh simpan.

Setelah itu saksi juga menambahkan kembali bahwa atas arahan dari Kepala BPKAD, sewaktu Marlon Sitorus datang ia langsung memberikan uang sama marlon “Kalau tak salah sekitar Rp20 juta,” ucapnya. Dan dia mengaku tidak tahu untuk keperluan apa, sebab setahunya bahwa Marlon Sitorus adalah ajudan Walikota Pematangsiantar.

Masih dalam kesaksiannya, bahwa uang yang dipotong untuk keperluan kantor. Jadi lanjutnya lagi baik ia maupun Adiaksa tidak pernah mempergunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, keterangan Adiyaksa yang menjadi saksi untuk Erni, mengakui bahwa memang ada pertemuan dengan para Kabid dan Sekretariat BPKAD Pematangsiantar. Pertemuan itu untuk membahas program unggulan, guna mendukung itu perlu unggulan perlu adanya dukungan dana.

Menurut Adiaksa kenapa insentif, lembur dan pihak ketiga serta hasil pencapaian pajak. Sebab itu bisa diraih dengan pencapaian pajak.

“Jadi dalam hal ini tidak ada hak pegawai yang diambil”

Tambahnya lagi, pemotongan itu juga berdasarkan hasil rapat dan di dalam rapat tidak ada yang keberatan atas pemungutan tersebut, Karena yang dipotong bukanlah gaji pokok.

Setelah semua saksi dimintai keteranganya dari terdakawa persidangan majelis hakim menunda persidangan hingga minggu depan kamis, 20 Februari 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *